Kota Bogor (29/11) – DPRD Kota Bogor mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan Rp10 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk menyelamatkan layanan transportasi massal Biskita Transpakuan. Langkah ini dilakukan setelah beredar kabar bahwa layanan Biskita akan dihentikan di tahun 2025 akibat berakhirnya subsidi dari Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyatakan bahwa kelanjutan operasional Biskita Transpakuan akan tetap menggunakan mekanisme buy the service (BTS) seperti yang selama ini berjalan. Namun, besaran anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal.
“Karena kemampuan anggaran saat ini banyak yang diperlukan, kami baru bisa menganggarkan untuk buy the service itu sekitar Rp10 miliar untuk tahun 2025,” ungkap Adityawarman di Kota Bogor, Sabtu.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bogor menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk operasional Biskita mencapai Rp50 miliar. Kendati demikian, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat DPRD Kota Bogor hanya mampu mengalokasikan sebagian dari jumlah tersebut.
Fokus Prioritas Anggaran
Adityawarman menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor penting lainnya, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan antisipasi bencana, juga menjadi prioritas dalam APBD 2025. Hal ini memengaruhi besarnya alokasi dana yang dapat diberikan untuk operasional Biskita.
“Beberapa kebutuhan kita seperti RTLH dan antisipasi bencana di Kota Bogor memaksa kita untuk mengelola anggaran secara optimal. Sehingga, dari anggaran yang bisa kami posting untuk buy the service, baru sekitar Rp10 miliar,” tambahnya.
Harapan Dukungan Provinsi dan Pusat
Adityawarman berharap pemerintah provinsi maupun pusat dapat memberikan kontribusi tambahan untuk mendukung keberlanjutan program Biskita. Pasalnya, biaya operasional yang besar menjadi beban yang cukup berat jika sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bogor.
“Berharapnya nanti ada juga kebijakan dari provinsi ataupun pusat terhadap kontribusi kegiatan BTS itu. Karena jika dibebankan semua kepada Kota Bogor, ini cukup berat,” jelasnya.
Komitmen DPRD Kota Bogor
Meskipun dengan keterbatasan anggaran, DPRD Kota Bogor menunjukkan komitmennya untuk memastikan layanan transportasi massal Biskita tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. Anggaran sebesar Rp10 miliar menjadi langkah penyelamatan sementara, mengingat layanan ini memiliki peran strategis dalam mengurangi kemacetan dan memberikan akses transportasi yang terjangkau bagi warga.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, sebelumnya menyatakan bahwa Pemkot Bogor diminta mengambil alih pengelolaan Biskita secara mandiri mulai akhir 2024. Dengan alokasi anggaran ini, DPRD Kota Bogor memastikan bahwa layanan transportasi massal yang menjadi andalan warga Bogor tidak akan terhenti sepenuhnya.
Solusi Jangka Panjang
Adityawarman menekankan pentingnya evaluasi dan kajian teknis terhadap pelaksanaan program Biskita Transpakuan. Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi massal ini di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dengan langkah ini, DPRD Kota Bogor tidak hanya menyelamatkan layanan Biskita, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.
