Bogor – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor tengah berada di ujung tanduk. Utang yang menumpuk hingga mencapai Rp91,5 miliar mengancam keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat di kota hujan ini.
Kondisi ini diungkap langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Menurutnya, krisis keuangan ini terjadi akibat tunggakan pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum kunjung dilunasi. Alhasil, RSUD mengalami defisit dan kesulitan membayar kewajiban kepada para vendor dan tenaga medis.
“RSUD Kota Bogor mengalami persoalan keuangan yang sangat serius. Salah satunya disebabkan oleh mekanisme pembayaran dari BPJS yang tersendat. Ini menjadi bom waktu yang harus segera diselesaikan,” ujar Dedie kepada awak media, Senin (29/7/2025).
Dedie menambahkan bahwa persoalan ini tak bisa dibiarkan berlarut. Ia pun mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi sistem pembayaran klaim BPJS agar tidak terus menyandera rumah sakit-rumah sakit daerah.
“Kalau terus begini, pelayanan akan terganggu. RSUD butuh kepastian pembayaran agar operasional tetap berjalan,” katanya.
RSUD Kota Bogor bukan satu-satunya yang mengalami situasi genting ini. Di berbagai daerah lain, keluhan serupa mulai menyeruak ke permukaan, memperkuat urgensi perbaikan tata kelola keuangan layanan kesehatan nasional.
Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi agar layanan RSUD tidak lumpuh. Namun tanpa intervensi dari pusat, utang sebesar Rp91,5 miliar itu bisa jadi awal dari krisis yang lebih besar.
