Bogor – Program Smart City kembali menjadi sorotan dalam pembahasan strategis antara DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Para wakil rakyat menilai, percepatan transformasi digital harus memastikan kemudahan layanan publik dan tidak sekadar menjadi proyek seremonial tanpa dampak yang dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman, menegaskan bahwa Smart City bukan hanya soal aplikasi dan sistem digital, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu warga dalam mengurus administrasi, transportasi, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
“Kota pintar itu bukan soal banyaknya aplikasi. Yang paling penting adalah kemudahan layanan dan manfaat yang nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
DPRD menyoroti sejumlah layanan digital yang dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi integrasi data, aksesibilitas warga, serta kecepatan respons layanan. Banyak warga yang mengeluhkan sistem yang lambat hingga prosedur online yang justru lebih rumit dibanding tatap muka.
Selain itu, penggunaan data warga dalam sistem digital juga menjadi perhatian. DPRD menekankan pentingnya keamanan data, transparansi anggaran, dan audit sistem secara berkala untuk menghindari potensi penyalahgunaan.
“Teknologi harus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, bukan sebaliknya. Jangan sampai warga justru kebingungan dengan sistem digital yang tidak ramah pengguna,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD mendukung langkah Pemkot dalam melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas digital, dan pelaku startup untuk mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan warga Kota Bogor.
Program Smart City di Bogor diproyeksikan kuat di sektor transportasi, pengelolaan lingkungan, layanan administrasi kependudukan hingga sistem pendidikan terintegrasi.
DPRD memastikan akan terus mengawal implementasi ini supaya berjalan tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
