Kota Bogor (ANTARA) – DPRD Kota Bogor akan awasi ASN yang tidak netral di Pilkada 2024. DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menyatakan komitmennya untuk menjaga kelancaran dan netralitas Pilkada 2024. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadillah, menekankan bahwa DPRD mendukung penuh persiapan Pilkada dari sisi anggaran dan pengawasan. “Secara kelembagaan, DPRD memiliki peran penting dalam mendukung anggaran dan pengawasan, termasuk menekankan netralitas ASN agar tidak memihak pada pasangan calon tertentu,” ujarnya.
Anna menyampaikan bahwa isu netralitas ASN kerap menjadi topik penting dalam rapat kerja Komisi I bersama KPU, Bawaslu, dan mitra kerja lainnya. Menurutnya, perlu pengawasan ketat agar ASN dan pegawai di bawah Pemkot Bogor, termasuk karyawan BUMD serta badan terkait, tidak menunjukkan keberpihakan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Bukan hanya ASN, seluruh pegawai di bawah naungan Pemkot Bogor harus menjaga sikap netral sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, kami akan melakukan laporan agar tindakan tegas bisa dilakukan,” jelas Anna.
Selain netralitas, Anna menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Bogor untuk Pilkada 2024. Ia menyarankan adanya peningkatan fasilitas bagi pasien di rumah sakit agar dapat menggunakan hak pilihnya, berdasarkan evaluasi dari pemilu sebelumnya.
Menurutnya, alangkah baiknya jika petugas PPS dapat mendatangi pasien di rumah sakit yang berada di TPS terdekat, sehingga mereka tetap bisa menyalurkan hak suaranya tanpa perlu meninggalkan perawatan. “Dengan demikian, pasien tidak kehilangan hak pilihnya, dan proses administrasi tetap terjaga keabsahannya,” ungkapnya.
Anna berharap, dengan langkah-langkah ini, partisipasi pemilih di Kota Bogor akan semakin meningkat, dan setiap warga, termasuk pasien di rumah sakit, tetap memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. “Ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh KPU agar setiap suara warga tetap dihargai,” tutup Anna.
