Kota Bogor, [28/12/2024] — 41% APBD Kota Bogor dari tranfer Pusat. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menyoroti ketergantungan yang masih signifikan terhadap transfer pusat dalam struktur pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan data, transfer pusat menyumbang sekitar 41% dari total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sekitar 57%.
“Sekitar 41% pendapatan Kota Bogor masih berasal dari transfer pusat. Ketergantungan ini menjadi alarm bagi kita semua. APBD yang sehat harus mengandalkan PAD yang kuat dan beragam, bukan hanya menunggu alokasi dari pemerintah pusat,” tegas Dedi Mulyono, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
“dari total target pendapatan Kota bogor sebesar Rp. 2,935 triliun, dari transfer pusar sebesar Rp.1,195 triliun (41%). Sedangkan pendapatan asli daerah ditargetkan hanya sebesar Rp. 1,666 Triliun atau sekitar 57%.” tambah Dedi.
Baca juga : Dedi Mulyono Serukan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Bogor
Dedi mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengoptimalkan potensi PAD yang ada, terutama dari sektor pajak daerah seperti restoran, hotel, hiburan, dan retribusi. Pajak restoran, misalnya, memiliki target kontribusi sebesar Rp199,5 miliar, sementara pajak hotel diproyeksikan mencapai Rp111 miliar. Namun, upaya pengawasan dan peningkatan penerimaan dari sektor ini dinilai belum maksimal.
“Kota Bogor perlu mempercepat penggunaan teknologi seperti tapping box dan sistem E-Tax untuk memastikan transparansi dan akurasi data penerimaan pajak. Potensi pajak dari sektor hiburan dan ekonomi kreatif juga harus digarap lebih serius,” ujar Anggota Dewan Fraksi PKS ini.
Selain itu, Dedi mendorong diversifikasi sumber PAD dengan menggali potensi dari sektor ekonomi digital, e-commerce, dan pemanfaatan aset daerah secara strategis.
Kemandirian Fiskal untuk Pembangunan Berkelanjutan
Ketergantungan pada transfer pusat dapat menjadi risiko bagi Kota Bogor, terutama jika terjadi perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional. Oleh karena itu, langkah menuju kemandirian fiskal harus menjadi prioritas.
“Kemandirian fiskal akan memastikan stabilitas keuangan daerah, bahkan ketika alokasi transfer pusat berkurang. Kota Bogor perlu menjadikan inovasi dan efisiensi sebagai kunci untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tambahnya.
Dedi Mulyono mengusulkan agar Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan langkah langkah konret agar dapat menaikkan PAD diantaranya adalah ;
- Digitalisasi Pajak dan Retribusi: Percepat implementasi tapping box dan sistem E-Tax di sektor pajak restoran, hotel, dan hiburan.
- Diversifikasi PAD: Jajaki potensi dari sektor ekonomi digital, pariwisata kreatif, dan layanan publik berbasis teknologi.
- Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Adakan pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha untuk mendorong kepatuhan pajak.
- Pengelolaan Aset Daerah: Optimalisasi aset daerah yang selama ini kurang produktif untuk menjadi sumber pendapatan baru.
“Dengan optimalisasi dan diversifikasi PAD, kita tidak hanya memperkuat APBD tetapi juga menciptakan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Dedi.
41% APBD Kota Bogor dari tranfer Pusat
