Kota Bogor, [8/4/2025] – Antisipasi Dampak Tarif Impor AS terhadap UMKM Lokal. DPRD Kota Bogor secara serius merespons kebijakan tarif impor 32% yang baru saja diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia, termasuk produk dari UMKM Kota Bogor. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menekankan pentingnya langkah strategis cepat untuk melindungi keberlangsungan bisnis UMKM yang sedang giat berkembang, terutama yang berorientasi ekspor.
Saat ini, Kota Bogor memiliki lebih dari 48.000 pelaku UMKM dengan total nilai ekspor pada 2023 mencapai USD 8.530.259,50. Dari jumlah tersebut, terdapat 65 UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional, mencakup berbagai kategori produk seperti makanan sehat (tempe dan keripik), keramik, dan alas kaki. Produk-produk tersebut kini menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif baru AS.

“Kebijakan ini pasti akan memberikan dampak signifikan pada UMKM kita yang telah membuka pasar di AS. DPRD Kota Bogor siap mendukung penuh upaya pemerintah dan para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ini,” ujar Dedi.
Baca Juga : DPRD Kota Bogor Minta Tindak Tegas Minol Ilegal Jangan Tunggu Korban Berjatuhan Lagi!
Untuk itu, DPRD Kota Bogor mengusulkan beberapa langkah antisipatif:
Diversifikasi Pasar Ekspor: Mendorong UMKM Bogor mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat, seperti negara-negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, maupun Eropa.
Penguatan Kompetensi UMKM: Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Optimalisasi Teknologi Digital: Mendukung UMKM memanfaatkan platform digital secara optimal untuk pemasaran global.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: DPRD Kota Bogor akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait guna memperjuangkan kebijakan khusus bagi UMKM yang terdampak kebijakan tarif ini.
“Kami optimistis, dengan kerja sama dan sinergi seluruh pihak, UMKM Kota Bogor tidak hanya mampu bertahan tetapi juga akan semakin kuat di pasar internasional,” pungkas Dedi.
DPRD Kota Bogor akan terus memantau situasi ini secara intensif dan memastikan langkah-langkah nyata untuk melindungi kepentingan UMKM Kota Bogor segera terealisasi. Antisipasi Dampak Tarif Impor AS terhadap UMKM Lokal









